UNDANG UNDANG TENTANG ARSITEKTUR

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a.    bahwa sumber daya manusia dalam mengembangkan diri memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.    bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui Praktik Arsitek yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan pelindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
c.    bahwa untuk menghadapi tantangan global, Praktik Arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran Arsitek, peningkatan minat pada pendidikan di bidang Arsitektur, dan peningkatan mutu Arsitek profesional;
d.    bahwa saat ini belum ada pengaturan mengenai profesi Arsitek yang dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum untuk Arsitek, Pengguna Jasa Arsitek, dan masyarakat;
e.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Arsitek.
Mengingat:
Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK

BAB I

 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.    Arsitektur adalah ilmu serta seni dan/atau wujud hasil penataan bangunan, lingkungan buatan, dan wilayah desa serta kota yang memenuhi kaidah, fungsi, konstruksi, dan estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
2.    Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan Arsitek yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk kota, kawasan, serta bangunan gedung dan lingkungannya.
3.    Arsitek adalah seseorang yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
4.    Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang akan dan/atau sedang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
5.    Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi seorang Arsitek yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.
6.    Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia kepada Arsitek yang lulus Uji Kompetensi.
7.    Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
8.    Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
 9.    Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan hubungan kerja.
10.    Dewan Arsitek Indonesia adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Praktik Arsitek yang berfungsi merumuskan kebijakan, menyelenggarakan dan mengawasi Praktik Arsitek.
11.    Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
12.    Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.    Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
15.    Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktik Arsitek berasaskan:
a. profesionalitas;
 b. integritas;
 c. keadilan;
d. keselarasan;
e. kemanfaatan;
f. keamanan dan keselamatan;
 g. kelestarian ; dan
h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Arsitek bertujuan untuk:
a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek;
 b. memberikan perlindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek;
c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Arsitek yang memiliki keahlian, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas;
d. mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan seni; dan
e. meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.


 

BAB III

LAYANAN PRAKTIK ARSITEK

Pasal 4

(1) Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Arsitek.
(2) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi dan tidak terbatas pada:
a. perencanaan kota dan tata guna lahan;
b. perancangan kota dan kawasan;
c. penyusunan studi awal;
d. perancangan bangunan gedung dan lingkungan;
 e. penyediaan gambar perencanaan dan perancangan; penyediaan maket studi; penyusunan spesifikasi material bahan bangunan; penyusunan dokumen teknis;
f. pengawasan;
g. koordinasi produk perencanaan dan perancangan yang disiapkan oleh keahlian lain;
h. manajemen proyek dan manajemen konstruksi; dan/atau
i. pendampingan masyarakat.
(3) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 5

 (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek harus memenuhi standar kinerja Arsitek yang disyaratkan sebagai layanan jasa minimal yang harus dipenuhi oleh Arsitek.
(2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek.
(3) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.
 

BAB IV

PERSYARATAN ARSITEK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

(1) Untuk menjadi Arsitek dan dapat melakukan Praktik Arsitek di Indonesia seseorang harus:
a. lulus program pendidikan Arsitektur 5 (lima) tahun baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan
b. memiliki surat tanda registrasi arsitek.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Kedua

Registrasi

Pasal 7

Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 8

Setiap Orang tanpa hak dilarang bertindak sebagai Arsitek dan menjalankan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, seseorang harus:
a. mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dalam Praktik Arsitek; dan
b. lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 10

(1) Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan Praktik Arsitek.
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bakuan universal yang diterima secara nasional dan disepakati oleh komunitas Arsitek internasional sebagai standar Praktik Arsitek yang diakui.
(3) Standar kompetensi ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 11

Surat Tanda Registrasi Arsitek paling sedikit mencantumkan:
 a. kompetensi Arsitek;
b. jenjang kualifikasi profesi; dan
 c. masa berlaku.

Pasal 12

(1) Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 (lima) tahun.
 (2) Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang dengan memenuhi persyaratan:
a. lulus uji kompetensi; dan
b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia

Pasal 13

Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku karena:
a. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak meregistrasi ulang;
b. permintaan yang bersangkutan;
c. meninggalnya yang bersangkutan;
d. berganti kewarganegaraan;
e. berstatus terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek; dan/atau
f. melakukan pelanggaran kode etik Arsitek.

Pasal 14

(1) Dalam hal Arsitek yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b melakukan Praktik Arsitek yang menimbulkan kerugian materiil, Arsitek dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda;
c. penghentian sementara Praktik Arsitek;
d. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek;
e. pembatalan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau
 f. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Pasal 15

(1) Seseorang yang melakukan Praktik Arsitek tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penghentian sementara Praktik Arsitek.
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seseorang yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Lisensi

Pasal 17

(1) Setiap Arsitek yang akan menjadi penanggung jawab Praktik Arsitek harus memiliki Lisensi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
(2) Untuk memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Arsitek harus:
a. memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang masih berlaku;
b. memiliki pengalaman Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan c. mendapatkan rekomendasi dari Dewan Arsitek Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 18

(1) Arsitek yang akan melakukan registrasi ulang Surat Tanda Registrasi Arsitek harus melakukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
(2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. memelihara kompetensi dan profesionalitas Arsitek; dan
b. mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat.
(3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan sesuai dengan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh Organisasi Profesi dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
(4) Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 

BAB V

ARSITEK ASING

Pasal 19

(1) Arsitek Asing hanya dapat melakukan Praktik Arsitek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Arsitek Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dari Dewan Arsitek Indonesia berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Arsitek menurut hukum negaranya.

Pasal 20

(1) Arsitek Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 21

(1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia harus bekerjasama dengan Arsitek dari Indonesia.
(2) Arsitek dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Praktik Arsitek.

Pasal 22

(1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara Praktik Arsitek;
c. pembekuan izin kerja;
d. pencabutan izin kerja; dan/atau
e. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Arsitek Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat kerja, alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tata cara pengenaan sanksi administratif Arsitek Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Arsitek

Pasal 24

Arsitek berhak:
a. melakukan Praktik Arsitek;
b. memperoleh jaminan pelindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Arsitek dan Standar Arsitek di Indonesia;
c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Arsitektur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mendaftarkan hasil karya kekayaan intelektual Arsitekturnya; e. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
f. mendapatkan pembinaan dan kesempatan meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Pasal 25

Arsitek berkewajiban:
a. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian dan kode etik Arsitek;
b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;
c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
f. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan pengetahuan Arsitektur;
g. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
h. mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup;
i. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik Arsitek;
j. mengutamakan penggunaan sumber daya manusia nasional dan produk hasil nasional;
k. memberikan layanan Praktik Arsitektur secara cuma-cuma terkait dengan kepentingan sosial masyarakat;
l. melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek dalam format sesuai dengan standar arsitek nasional;
m. melaksanakan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia; dan
n. mengikuti standar kinerja serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan dalam Organisasi Profesi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Arsitek Asing.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Arsitek

Pasal 27

Pengguna Jasa Arsitek berhak:
a. mendapatkan lingkup layanan dan mutu pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
c. memperoleh pelindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek;
e. menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
f. melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengguna Jasa Arsitek berkewajiban:
a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang Praktik Arsitek yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengikuti petunjuk Arsitek atas hasil Praktik Arsitek yang telah diterima sesuai dengan perjanjian kerja
c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa layanan Praktik Arsitek sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan
d. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Arsitek.

Struktur Dubai Marina Mall

Dubai Marina Mall mulai di bangun pada tahun 2008 dan di buka pada bulan Desember tahun 2008 memiliki luas area retail 36.000 meter persegi dari luas area keseluruhan 42.000 meter persegi yang mana Dubai Mall mempunyai luas 10 kali lipatnya. Dubai Mall dan Dubai Marina Mall mempunyai pemilik yang sama yaitu Emaar Properties. Sehingga struktur bangunan Dubai Marina Mall hampir serupa dengan Dubai Mall. Dubai Marina Mall memiliki 4 lantai dengan atrium lingkar yang sangat luas juga promenade yang meluas hingga ke waterfront atau area tepian laut.

Dubai marina dibangun dengan struktur bentang lebar flat truss

Rangka batang (truss) adalah struktur yang terdiri dari gabungan batang batang yang membentuk struktur berbentuk segitiga dan terhubung satu sama lain, serta dibebani pada sendi-sendinya.

Rangka batang 2 dimensi umumnya terdiri dari bagian atas (top chord), bagian bawah (bottom chord) dan bagian tengah yang biasa disebut dengan web. Struktur tersebut umumnya didesain agar stabil (tidak bergerak), aman (tidak runtuh atau membahayakan pengguna), dan nyaman (defleksi yang terjadi tidak terlalu besar).

Rangka batang ada 2 jenis yaitu plan truss dan space truss, pada bangunan dubai marina adalah menggunakan space truss atau rangka ruang, bisa dibilang berbentuk dome, karna menyerupai setengah bola

Struktur flat truss setelah difinishing

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE / DEWAN SEKOLAH DASAR NEGERI

1. SEKOLAH NEGRI

2. SEKOLAH SWASTA

3. FUNGSI DAN TUGAS PENGELOLA SEKOLAH

Sengketa Tanah 40 Tahun, Warga Meruya Selatan Kembali Bergolak

Warga Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tak tahu harus mengadu ke mana. Mereka merasa diintimidasi dengan kedatangan banyaknya orang tak dikenal di lingkungan mereka.

Sebab, orang-orang asing yang bergerombol itu memasang plang dan menempelkan stiker di depan rumah mereka.

Plang dan stiker itu bertuliskan "Tanah milik PT PN, sesuai Ketetapan PN No 10 Tahun 2016". Warga kaget dan takut, sebab saat menempelkan plang itu juga didampingi polisi dan petugas pemerintahan berseragam cokelat.

"Polisinya bawa (senjata) laras panjang, pakai perlengkapan kayak mau rusuh saja, ada orang dari pengadilan juga," ujar Herman, warga setempat

Hal itu dibenarkan Johannes, tokoh yang dituakan warga setempat. Ia memperlihatkan surat perintah eksekusi tanah bertanggal 24 Maret 2016. Dalam surat perintah eksekusi itu, menyuruh warga mengosongkan rumahnya pada 31 Maret 2016.

Sayangnya, surat itu diterima warga satu hari jelang eksekusi. Warga kaget membaca surat yang mereka terima. Sebab, sengketa tanah selama 40 tahun lebih itu kembali bangkit dan menjadi teror bagi warga.

Menang di Pengadilan

Kendati, warga setempat yang sudah puluhan tahun bersengketa dengan PT Portanigra, santai-santai saja. Mereka tak menggubris surat perintah eksekusi itu, sebab yakin sudah menang di pengadilan puluhan tahun lalu.
"Tapi, pas hari eksekusi itu, cuma ada 80-an polisi, petugas pengadilan, sama orang dari pemerintahan," terang Johannes.
Awal April warga kembali dibuat gelisah. Ratusan polisi dan TNI mendatangi lagi permukiman mereka. "Tapi enggak ada alat berat, cuma polisinya bawa senjata, pakai tentara segala," ucap Herman.
Kali ini, ratusan aparat ini menangkap belasan orang yang menempelkan plang dan patok-patok tanah. Warga membiarkan itu terjadi.
"Ya kami takut lah, polisinya banyak begitu. Abis itu (penempelan plang dan pengamanan dari aparat) kami rapat semua warga dan hasilnya kami bentuk Meruya Selatan Community," kata Herman.
Perlawanan warga Meruya Selatan terus berlanjut, mereka juga memiliki bahan-bahan yang diklaim sebagai dasar warga untuk mempertahankan tanah mereka. Bukti tersebut berupa putusan pengadilan, surat-surat dari kelurahan, kecamatan, gubernur, wali kota, dan Mahkamah Agung.

KRITIK

sebaiknya pemerintah harus ebih tegas terhadap masyarakat dengan adanya sosialisasi sebelum penggusuran terjadi. dan sebaiknya juga sosialisasi tersebut dilakukan jauh hari, sehingga warga tidak berontak saat diadakan oenggusuran

sumber : http://news.liputan6.com/read/2498400/sengketa-tanah-40-tahun-warga-meruya-selatan-kembali-bergolak

Pembangunan Personal & Yang Melibatkan Perantara Masyarakat (Publik)

Assalamuallaikum, disini saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum pranata pembangunan, pembangunan antar personal, dan pembangunan yang melibatkan masyarakat.

  Definisi Hukum Pranata dan Pembangunan

Hukum Pranata Pembangunan adalah peraturan resmi yang mengikat yang mengatur tentang interaksi antar individu dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

            Dalam arsitektur khususnya Hukum Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan. 

            Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait seperti adalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.

1. Manusia

Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya paling utama dalam menentukan pengembangan pembangunan.

2. SDA

Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan yang mana sebagai sumber utama dalam pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.

3. Modal

Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah. Apabila semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu daerah.

4. Teknologi

Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan. Denga n teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses pembangunan. 

  

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

Contoh Surat IMB

Pembangunan Antar Personal

Suatu hubungan kerja terjadi sejak adanya suatu penugasan dari pihak kesatu atau Pengguna Jasa kepada pihak kedua atau Penyedia Jasa / Arsitek yang dituangkan dalam Surat Penugasan/ Perintah Kerja secara lisan ataupun secara tertulis.

Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja adalah suatu ikatan hubungan kerja secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum antara pihak Pengguna Jasa dan Arsitek yang menjalin hubungan kerja, dimana didalamnya diterangkan dengan jelas dan tegas sekurang-kurangnya tentang lingkup pekerjaan atau tugas dan uraiannya, serta penetapan batasan waktu dan anggaran, serta Imbalan Jasa maupun biaya penggantian serta tata cara pembayarannya, yang sesuai dan mangacu serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Konstruksi dan atau mengikuti ketentuan Standar Perjanjian Kerja Konstruksi untuk jasa Perencanaan-Perancangan.

Contoh Proyek

Deskripsi Proyek:

•         Lokasi                          : Jalan Abdul Muis No.28, Surabaya

•         Kategori Proyek          : Interior Rabobank 

•         Interior Design            : Morfo Interior Architecture (swasta)

•         MEP                             : Macadetama PT

•         Logo & Signage           : Signage Consultant

•         Owner                         : Rabobank General Service

Biaya                                       :  Rp. 983.126.450,00

Waktu Pengerjaan                : Bulan Mei 2015 – Agustus 2015 

Standarisasi Material

• Ceiling gypsum board 9mm ex. jayaboard with rangka
• Pintu type P1 ( uk 1000x2400),kamper oven ,fin. Duco 
• Pas. Dinding bata & painted wall finish ex. Mowilex
• Dinding kamprot 
• Mirror wall panel ( ATM ) 
• Carpet tile uk. 500x500 type herringbone
• Pas.Ceramic tile 400x400  ex. Granito tile
• Vinyl type pastel Conductive 
• kusen aluminium type K-1A – K-5A

Perubahan desain, contoh:

•      Ruangan sekretaris tidak perlu ruangan sendiri, dapat digabungkan

•      Penambahan ruang locker untuk teller dibelakang bangunan

•      Penambahan canopy entrance

•      Bukaan pagar dilebarkan

•      Pemindahan Posisi penempatan Smoke Detector dan CCTV

Hasil Akhir

Contoh Surat Kontrak antar Personal

Pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Contoh :

Tinjau Proyek Infrastruktur di Rangsang, Wabup Meranti Minta Masyarakat Mengawasi

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati melihat secara langsung sejauh mana progres pembangunan dengan meminta keterangan dari kontraktor pelaksana dan Camat Rangsang Mulyadi. Dan mendapat penjelasan soal proyek yang dikerjakan mulai dari panjang, kama waktu pengerjaan dan asal dana. 

Ia juga melihat proses pengerjaan yang saat itu sesang dilakukan penumbunan dengan menggunakan uyung sagu sebagai salah satu bahan material utama, begitu juga ketersediaan bahan baku seperti krikil dan pasir maupun alat lainnya yang digunakan untuk pembangunan.

Dari laporan yang diterima Wakil Bupati H. Said Hasyim dari Camat Rangsang H. Mulyadi pengerjaan proyek itu sudah mencapai 40 persen. Menerima laporan itu H. Said Hasyim cukup mengapresiasi seraya berharap proyek tersebut dapat dituntaskan sesuai dengan kontrak. "Kita inginkan jalan ini dapat segera berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, saya harap Kecamatan, 

desa dan masyarakat dapat bekerjasama untuk mengawasinya," ujar Wabup.

Himabauan Wabup mendapat respon dari Camat Rangsang Mulyadi, diakuinya, pihak Kecamatan dan Desa telah melakukan pengawasan secara intens dan sejauh ini pembangunan jalan tersebut telah mencapai 40 persen.

"Kita bersyukur proyek pembangunan tengah dalam pengerjaan dan sejauh ini pengerjaan telah mencapai 40 persen. Kita harap terjalin kerjasama yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ini," ujar Mulyadi.

Mulyadi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama pemerintah kecamatan untuk mengontrol dan mengawasi pembangunan yang sedang berjalan. 

"Mari kita (Kecamatan, Desa dan Masyarakat) saling berkoordinasi untuk sama-sama mengawasi pembangunan jalan ini, agar proyek jalan selesai sebagaimana mestinya dan segera bisa dimanfaatkan masyarakat," ungkap Camat.

Himabauan Wakil Bupati juga ditanggapi oleh tokoh masyarakat Ransang, Hatta menurutnya, agar proyek berjalan sesua yang diinginkan perlu melibatkan semua pihak bukan saja kontraktor dan pemerintan tapi diperlukan juga dukungan maayarakat, dalam hal ini dirinya bersama tokoh masyarakat lainnya siap mengawal hingga selesai. "Kami bersama tokoh masyarakat lainnya siap menyumbangkan fikiran dan tenaga serta masukan demi lancarnya pembangunan," ungkapnya. 

"Apa yang disarankan pak Wakil Bupati saya dengan keinginan kami, kami dan pihak terkait lainnya siap memberikan yang terbaiklah," pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam peninjauan tersebut Wakil Bupati H. Said Hasyim turut didampingi oleh Kadis PU Meranti Ir. Ardhahni, Kadis Kesehatan Irwan Suwandi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan M. Arif MN, Kabag Adpem Eldy Syahputra, Kepala BPMPD Ikhwani, Kadishub Hariadi dan pejabat Pemkab Lainnya.***(rudy)

Contoh Surat Kontrak dengan Pasrtisipasi Masyarakat

KRITIK DAN KESIMPULAN

Dalam setiap pembangunan antar personal maupun publik pasti ada perjanjian yang mengikat antara semua pihak agar dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku. Maka sebaiknya adanya konektivitas antara belah pihak harus kuat dan saling mendukung sehingga tidak terjadi kecurangan dalam sebuah perjanjian.

Sumber :

http://dokumen.tips/documents/kontrak-perjanjian-upah-kerja-bronjong-subulussalam.html

http://diklat2.jatengprov.go.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-ir-enny-karnawati-msihttps://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah/